Madrasah Anggaran

Di negeri ini, apa yang disebut solidaritas kolektif antar warga masyarakat perlu dipertanyakan ulang. Jangan-jangan kita hanya bersikap apatis. Buktinya, ketika ada warga lain tersakiti, tepinggirkan, dan mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan. Malah kita, membiarkan mereka disakiti dan bahwakan ikut-ikutan menyakiti. Ketika ada warga lain teraniaya, kita malah bangga dan ikut-ikutan menganiaya. Ketika ada warga lain terzalimi, kita malah bahagia dan ikut-ikutan menzalimi. Ketika ada warga lain tidak mendapatkan keadilan ekonomi, kita masih bisa tidur nyenyak tanpa beban apapun. Dan bagaimana dengan penguasa, pejabat, dan politisi kita. Mungkin sama saja.

Akhir-akhir ini banyak muncul gerakan yang mengharap pemerintah mau menjelaskan secara terbuka kemana saja pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang disetor kepada pemerintah itu dibelanjakan. Namun sampai saat ini pemerintah belum bergeming. Hal ini terlihat dari indikator kemiskinan yang masih tampak tak memberi perubahan meskipun tuntutan masyarakat civil agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Transparansi merupakan salah satu syarat pokok dalam upaya mendorong APBD yang berpihak kepada rakyat. Prinsip keterbukaan anggaran mempunyai arti bahwa setiap pendapatan dan belanja daerah dapat diketahui oleh setiap warga masyarakat sebagai stakeholder. Transparansi penganggaran dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan anggaran, seperti struktur anggaran dan pengalokasiannya.

Di NTB hususnya dan Indonesia pada umumnya, gerakan advokasi anggaran yang pro rakyat miskin sudah berjalan hampir 4 tahun . Gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran akan hak-hak masyarakat agar anggaran dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.
Gerakan ini berupaya untuk memberikan jaminan agar dalam proses penganggaran masyarakat selalu dilibatkan. Tetapi saat ini masih ada kekhawatiran bahwa gerakan ini akan sia-sia. Pasalnya belum banyak perubahan yang terjadi, yang ditunjukkan dengan masih sempitnya akses masyarakat dalam melakukan pengawasan dan mendapatkan informasi tentang penganggaran di daerah.
Minimnya akses publik memperoleh pengetahuan tentang penganggaran ini mengakibatkan penyelenggara negara merencanakan, mengelola dan memanfaatkan anggaran tanpa kontrol. Akibatnya dalam kegiatan pembangunan kasus penyelewengan dan kebocoran anggaran yang bermuara pada banyaknya proyek yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat terus terjadi. Sementara itu, pemerintah beralasan perlunya membuat langkah yang rahasia dan berhati-hati agar proses pembangunan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Surat Edaran (SE) Mendagri No 050/987/SJ tanggal 5 Mei 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif, jelas menjadi landasan yang cukup kuat bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses dan penetapan anggaran. Namun fakta yang terjadi sampai saat ini ruang tersebut masih belum dapat diakses. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya keinginan besar Civil Society yang di representasikan melalui Ormas dan NGO bergabung dalam sebuah wadah Dewan Peduli Anggaran (DPA) untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang advokasi anggaran kepada pimpinan Ormas dan kader Ormas serta para ustadz di pondok pesantern Ponpes.

Tujuan
Terbangunnya kesadaran pememahaman tentang anggaran dan partisipasi dalam mengawal anggaran yang pro rakyat miskin.
Lahirnya dan terinternalisasinya gerakan advokasi anggaran yang pro rakyat miskin di tingkat Ormas dan Ponpes.

Indikator
Semakin kuatnya kesadaran pimpinan ormas dan kader pentingnya pemahaman tentang anggaran dan partisipasi publik.
Adanya komitmen mengawal dan melakukan advoasi anggaran yang pro rakyat miskin di internal masing-masing Ormas dan Ponpes.